Sun. Jul 21st, 2019

Pernyataan Menkumham Lukai Perasaan Warga Kota Tangerang

2 min read

TANGERANG, bantenhariini.com – Sindiran Menkumham Yasonna Laoly, kepada Wali Kota Tangerang terkait izin lahan gedung kampus, membuat warga Kota Tangerang geram. Bahkan tak sedikit dari mereka menyatakan kekecewaannya yang dirasa tak pantas diucapkan oleh seorang menteri.

Junaidi, Ketua RW 01, Kompleks Kehakiman, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap Menkumham. “Saya sebagai tokoh masyarakat menilai Pak Menteri itu kurang etis. Saya sudah 24 tahun menjadi RW dan mengetahui secara jelas bobroknya lahan Kemenkumham yang tak terurus hingga sekarang sudah dipercantik Pemerintah Kota Tangerang,” ungkap Junaidi, Rabu (10/7/19).

Menurut Junaidi, walaupun secara aturan penyerahan lahan belum terjadi. Tetapi Pemerintah Kota Tangerang membangun sesuatu fasilitas yang sangat dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang peduli kepada masyarakat yang hidup di lahan Kemenkumham. Lahan Kemenkumham dibangun infrastrukturnya, salurannya, aliran listriknya, wisatanya dan lain-lainnya semua untuk kepentingan masyarakat.

“Sebagai seorang menteri, entah ada masukan dari bawahannya yang tidak pas, saya tidak mengerti. Maka seharusnya menteri itu berkordinasi saja. Tidak usahlah disampaikan kepada wartawan yang seperti itu. Sudah begini, warga yang kena efek buruknya,” jelasnya.

Junaidi sebagai warga memohon hal seperti ini tak terulang lagi. Junaidi pun meminta klarifikasi kembali kepada hadapan media. “Secara jelas menteri tak pantas berucap seperti itu,” katanya.

Warga di sekitar lahan Kemenkumham menurut Junaidi merasa dirugikan setelah menerima surat Wali Kota yang berisi per 15 Juli, Pemkot tidak akan bertanggung jawab terhadap layanan sampah, perbaikan drainase dan jalan termasuk penerangan jalan di atas lahan Kemenkumham. “Saya tidak mau ini terjadi terhadap warga saya. Andaikan saja satu hari saja sampah tidak diangkut Pemkot saya tidak terbayang gimana kondisi wilayah pemukiman kami. Pokoknya saya mau Menkumham klarifikasi semua ini jangan diam saja, kita dirugikan,” tegasnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Tangerang akan menghentikan semua layanan yang berdiri di atas aset Kemenkumham. Mulai dari kompleks Kehakiman dan Pengayoman. Pasalnya, lahan tersebut berdiri di atas aset Kemenkumham yang Fasos Fasumnya belum diserahkan ke pemkot. (Anda)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *